The reformasi intelijen indonesia Diaries

The reformasi intelijen indonesia Diaries

Blog Article

Seiring dengan perubahan lanskap panggung politik nasional, dengan mengusung konsep reformasi, membuka harapan baru tampilnya performan intelijen, sebagai pilar utama keamanan nasional yang parallel dengan prinsip demokrasi,transparansi dan akuntabel, melalui proses reformasi intelijen. Software besar reformasi intelijen negara, harus berpedoman pada karakteristik intelijen yang independen dan berpedoman pada kepentingan politik negara.

Jurnal Intelijen adalah media massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan situation, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.

Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul " Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru ". Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.

Although officially faraway from coordination beneath Kemenkopolhukam, Mahfud emphasized that his ministry could however request BIN for information. “As a minister, I always get data from The pinnacle of BIN and often ask BIN to offer shows at ministerial conferences,” he claimed.[three]

Meskipun pencairan THR dan peningkatan konsumsi dapat memberikan dorongan sementara bagi pertumbuhan ekonomi, strategi jangka panjang harus difokuskan pada peningkatan investasi dan produksi.

An additional obstacle is definitely the sectoral rivalry concerning the armed forces, police, and strategic intelligence solutions, all of that are oriented in direction of interior protection threats and domestic intelligence functions. Domestic threats sort a contested operational domain, a ‘gray’ zones of defense, stability, and intelligence threats.

Bagaimana merombak sistem yang sudah 1500 tahun, mengubah hati orang yang sudah menerima segala pikiran yang salah dan jauh dari Tuhan? Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali pekerjaan Roh Kudus.

Sectarian politics should be strengthened in your own home. Intelligence ought to lead to creating a tranquil environment absolutely free from new threats for example environmental harm and condition outbreaks.

Ketidakpahaman tentang fungsi intelijen terlihat dari pendapat mereka yang menginginkan agar orang yang diinterogasi oleh BIN harus didampingi Baca selengkapnya oleh pengacara, sebagaimana selayaknya orang yang sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Mereka tidak mengerti bahwa intelijen (BIN, BIK, BAIS atau instansi intelijen mana saja) tidak boleh menginterogasi orang sebagaimana hal yang dilakukan oleh reserse polisi atau PNS penyidik.

Pemerintah daerah juga akan mendapatkan keuntungan dari tingginya perputaran uang di sektor-sektor yang terkait langsung dengan pariwisata, sehingga dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.

era. With no democratic method of checks and balances and also the development of the oligarchic federal government supported by navy forces and businessmen, cronies in the rulers, President Soeharto utilized intelligence to promote don't just the passions of state stability but will also his have and his spouse and children’s political and economic interests.

18/2003 on Advocates dated 5 April 2003 (“Regulation eighteen/2003”) and Authorities Regulation No. eighty three/2008 on Needs and Procedures for Provision of Absolutely free Lawful Support dated 31 December 2008 (“GR eighty three/2008”), delegates the obligation to advocates to deliver free of charge (pro bono) authorized aid to incapable justice seekers. To aid the provision of pro bono lawful support extra proficiently and competently, PERADI since the advocacy Business has fashioned a Section called Lawful Assist Centre (“PBH PERADI”) while in the Firm to equip its mission to aid people who look for for lawful support. PBH PERADI could appoint an Advocate to provide Professional bono legal assistance to incapable justice seekers, this is applicable equally to any software or request straight from incapable justice seekers. Apart from as an obligation, giving pro bono authorized assistance could also be executed within the initiative of an advocate itself to be a sort of devotion towards the Group. PERADI Rule No. 1/2010 stipulates that advocate are suggested to offer pro bono authorized aid no less than 50 several hours of work annually. This provision will probably be utilized as one among the requirements to obtain or to renew the Advocate Identification Card (“KTPA”) and if advocates could not fulfill this necessity, then the KTPA issuance might be deferred till this necessity is fulfilled.

Tanpa peningkatan kapasitas produksi melalui investasi, lonjakan permintaan justru dapat menyebabkan inflasi dan defisit neraca perdagangan akibat peningkatan impor.

Menurut Rodon, BIN telah menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. BIN kini lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan strategis serta telah menambah beberapa deputi baru yang fokus pada siber, komunikasi, dan informasi.